Salmafina Pindah Agama. Terus kenapa…????

Teman bertanya “Kang, soal hadits soal halal darah orang murtad, sahih apa ngga sih?
“hmm ini bukan soal sahih atau tidak melainkan soal konteks. Iya, seingatku haditsnya sahih tetapi ada konteks perang di situ.” Balas Kang Jep sambil menyesap kopinya”
“Ada beberapa orang murtad di zaman Nabi tetapi dibiarkan karena memang tidak dianggap berbahaya. Dan sebelum bicara tentang hadits, harus paham juga menurut AlQuran. Di Al Quran, Nabi justru tidak boleh khawatir pada orang-orang yang murtad. Artinya tidak ada hukuman untuk orang murtad. Dan benar-benar tidak ada paksaan dalam hal agama. Lagipula, ada istilah lain yang digunakan di Al Quran untuk orang yang berpindah agama, yakni Shabi’in.”
“Murtad sendiri sebenarnya artinya bukan orang yang keluar dari Islam tetapi orang yang berbalik. Artinya dari agama lain masuk Islam, lalu keluar lagi.”

“oo gitu Kang. Eh saya gugling soal surah Al Isra 33, banyak ditafsir alasan kuat membunuh, salah satunya kalo murtad.” Teman tersebut masih penasaran.
“Nggak ada kata “murtad” di ayat tersebut.” Sahut Kang Jep cepat.
“Al-Baqarah ayat 256, Laa ikraha fid-diin (tidak ada paksaan dalam agama), suruh belajar lagi deh kata murtad alias ridda.
“Ngeri ya.. kalo didiemin bisa jadi genosida berkedok agama” Teman tercenung

Coba cek ini : https://bincangsyariah.com/khazanah/dua-penulis-wahyu-yang-murtad/
sama ini https://islami.co/reaksi-nabi-ketika-sebagian-sahabat-murtad/ , Kang Jep menunjukkan link URL website.  

“Maksudnya di tafsirannya Kang, kalo ayatnya sih emang ngga ada”

“Yang kagak bisa langsung begitu aja. Alasan yang dibenarkan itu tafsirannya luas banget. Ujung-ujungnya dia langsung loncat ke hadits tanpa konteks, kan ?” Kang Jep menjawab santai, sambil sesekali melihat ponselnya.
“ Hadits itu bukan cuma soal shahih atau tidak tetapi juga lihat konteks juga. Lalu dilihat juga keterangan yang bertentangan dengannya.”
“ Nih : https://tafsirweb.com/about  ..” lanjut Kang Jep. Lihat keterangan, siapa yang bikin tafsirnya.
“kecuali dengan alasan syar’i seperti membunuh orang murtad… darimana ya tafsirannya bisa nyampe situ.”
“karena memang seluruh ulama zaman dahulu menganggap murtad itu halal. Maksudnya halal untuk dibunuh. Tapi masalahnya bukan soal Wahabi. Mereka berasal dari wilayah yang memang Islam sangat mayoritas. Tidak ada masalah dengan keberagaman penduduk seperti Indonesia.”
“Hal-hal kayak begini gak bisa diselesaikan dengan perdebatan. Ini masalah pendidikan. Makanya aku gak setuju pendidikan agama dihapus. Pendidikan agama justru harus ada tetapi isinya yang harus dibuat efektif, sesuai dengan kondisi di Indonesia. “ Kali ini Kang Jep lebih serius, nada kalimatnya ada penekanan.

“Kau gak bisa berdebat dalil naqli dengan mereka. Karena kalau berdebat dalil naqli, niscaya kau akan kalah. Yang harus dirombak adalah cara memahami dalil-dalil tersebut, memahami konteks ketika Nabi memutuskan itu.” Kang Jep menarik nafas sejenak.
“Cara paling gampang saja deh, kalau ingin belajar agama Islam, pelajarilah masa Umar Ibn Khattab. Itu masa ketika sahabat berani berijtihad, berani membuat bid’ah, berani membuat keputusan yang jauh berbeda daripada masa Rasulullah.” Lanjutnya.


“Jadi kudu tahu kapan atau pas kejadian apa hadits atau ayat Qur’an turun ya Kang” Tanya teman tadi.
“Iya dan tidak terbatas itu. Juga harus bisa mengira-ngira apakah masih relevan dengan masa sekarang kondisinya.”
“Biasanya orang yang doyan tafsir harfiah bakal bilang, “pendapat Umar itu didengarkan oleh Allah, kritikan Umar dibenarkan oleh Allah jadi ijtihad Umar nyaris setara dengan Rasulullah”,
“tapi aku bakal membantah, bahkan ijtihad Umar pun tidak semuanya disetujui sahabat-sahabat lain. Ada ijtihad-ijtihad yang dibantah hingga Umar tidak jadi menerapkan.”
“Ijtihad yang dilaksanakan, biasanya setelah melalui proses musyawarah dan disepakati. Jadi, sama seperti sekarang, sebuah aturan tidak bisa langsung diterapkan kecuali melalui proses musyawarah. Dalam hal ini, semua kelompok yang mendirikan negara Indonesia harus sepakat. Minimal wakil dari semua kelompok yang mendirikan negara Indonesia.”

“Nah, ini bedanya antara Indonesia dengan masa lalu.” Kang Jep menegaskan.
“Di masa lalu, Nabi membuat perjanjian dengan para ahli Kitab di mana masing-masing menjalankan hukum-hukumnya sendiri. Jadi tiap komunitas berbeda-beda. Hanya untuk urusan pertahanan, mereka akan sepakat, dan beberapa urusan yang memang ada pengaduan.
“Jaman Umar (dan penerusnya) juga sama. Setiap umat agama punya hukum sendiri. Kecuali kalau ada pengaduan, misalnya seorang wanita Yahudi memprotes hukum waris Yahudi. Itu pun, Umar berdebat dahulu dengan para pemuka Yahudi tentang kedudukan Mishnah. Setelah itu barulah pemuka Yahudi menyetujui keputusan Umar. Tanpa itu, hukumnya berjalan sendiri-sendiri.”

Kang Jep menyeruput kopinya lagi. “Urusan pajak misalnya. Hukumnya berbeda antara Islam dan non-Muslim. Islam pakai zakat, non-muslim pakai Jizyah dan/atau kharaj. Itu pun setiap suku harus didiskusikan istilah dan besaran pajak yang ditarik. Ada yang tidak mau pakai nama ‘jizyah’ tetapi pakai istilah ‘zakat ganda. Namun, pemisahan itu biasanya karena komunitas-komunitas non-Muslim tidak ikut berperang. Jadi jizyah dan kharaj itu karena tidak perang. Umumnya, ulama zaman dahulu berpendapat, kalau non-Muslim ikut perang maka tidak ditarik Jizyah.”

“Nah, kembali ke urusan Indonesia. Apa kesepakatan yang secara legal membuat negara bernama Indonesia?” Babeh melemparkan pertanyaan.
“Rapat BPUPKI dan PPKI yang hasilnya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. “Siapa yang berperang atas nama Indonesia? Orang-orang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kepercayaan.
Artinya, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sudah disepakati oleh wakil-wakil dari seluruh golongan itu. Gak bisa hanya karena Islam jadi mayoritas lalu asal kutip ayat Alquran dan Hadits lalu jadi ketentuan. Wakil dari non-Muslim juga harus setuju.”
“Gini..” Lanjut Kang Jep, “Di masa lalu saja, setiap urusan yang terkait non-Muslim, Umar dan khalifah-khalifah setelahnya harus ngobrol dengan perwakilan dari komunitas itu. Nah, konteks murtad itu adalah ketika murtadnya membahayakan negara. Misalnya, di masa perang Salib, murtad yang dihukum mati adalah ketika ia murtad menjadi pemeluk agama yang dipeluk oleh musuh.”
“Atau di masa Umar, murtad yang diancam hukuman mati adalah ketika yang murtad itu kepala suku perbatasan Romawi.”
“Dan ulama-ulama zaman dahulu itu, walau mereka bilang hukuman mati untuk orang murtad sekalipun, mereka gak bisa menjatuhkan hukuman kecuali khalifah atau amir sudah setuju. Dan tentu saja khalifah baru akan setuju kalau memang membahayakan stabilitas.”
“ Analoginya kalau untuk Indonesia, murtad itu akan berbahaya kalau dia memeluk sekte yang diduga mengancam stabilitas negara, misalnya… menjadi pendukung khilafah macam HTI, masuk aliran pendukung NIIS (ISIS), atau menjadi penganut komunis.”
“Kalau cuma urusan Salmafina masuk agama lain, bahaya apa yang membahayakan Indonesia? Nggak ada.” Pungkas kang Jep.
“Toh, gerejanya diakui oleh Negara. Nah, hal-hal kayak begini gak bisa diperdebatkan di media sosial. Ini harus ditanamkan oleh negara lewat pendidikan. Termasuk lewat pendidikan agama. Gak bisa dilepas.” Tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.

Archives
Categories