May 31, 2011 | Posted in:Motivasi

Biarpun penghasilan sudah besar namun itu tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Contoh kasus yang menyita perhatian publik saat ini adala Gayus Tambunan, seorang staf di Dirjen Pajak mempunyai Daftar Kekayaan sampai ratusan Milyar. Ini baru staf loch,….

Tak dapat dipungkiri penghasilan (THP) yang diterima pegawai Dirjen Pajak jauh melampui rata-rata gaji yang diterima PNS Kementerian/Lembaga lain. Bahkan di lingkungan Kemenkeu sendiri pendapatan yang diterima DJP masih lebih besar dibanding Direktorat lain. Semua itu tidak terlepas dari adanya tunjangan tambahan yang disebut TKT (Tunjangan Kegiatan Tambahan) di direktorat Pajak. Sri Mulyani sewaktu menjadi Menkeu mengeluarkan peraturan yan tertuang dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/KMK.03/2007.

Salah satu pertimbangan pemberian tunjangan tambahan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan  produktivitas, gairah kerja, dan profesionalisme serta disiplin pegawai yang mengemban tugas untuk meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara. Pemberian TKT tersebut tidak menghilangkan tunjangan lain yang diterima semua pegawai Kemenkeu yaitu TKPKN (Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara). Selain itu ada Tunjangan lain yaitu Imbalan Prestasi Kerja (IPK) yang besarannya rata-rata perbulan 1,5 Juta.

Dengan adanya tunjangan tambahan tersebut tidak heran rata-rata penghasilan PNS di DJP bisa 5 kali ipat dibanding PNS lain. (Ingat Gayus gol III a penghasilan bisa mencapai 12 Juta lebih perbulannya).
Perhitungannya begini:

THP : Gaji + TPKN + TKT + IPK

Berikut Tabel Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Dirjen Pajak berdasar  Keputusan Menteri Keuanga No. 164/KMK.03/2007

 

No Jenis Tunjangan Gol/Eselon Besarnya TKT
1 Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Pelaksana
a Pengatur Muda II/a 2.600.000
b Pengatur MudaTk I II/b 2.800.000
c Pengatur II/c 3.000.000
d Pengatur Tingkat I II/d 3.200.000
e Penata Muda III/a 4.800.000
f Penata Muda Tk I III/b 5.100.000
g Penata III/c 5.400.000
h Penata Tk I III/d 5.700.000
i Pembina IV/a 7.500.000
j Pembina Tk I IV/B 8.000.000
k Pembina Utama Muda IV/c 8.500.000
l Pembina Utama Madya IV/d 9.000.000
m Pembina Utama IV/e 9.500.000
2 Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Pejabat Struktural
a Direktur Jenderal Ia 20.000.000
b Sekretaris Direktorat jenderal/Direktur/Kepala Kanwil/Tenaga Pengkaji II a 16.600.000
c Tenaga Pengkaji/Kepala Unit pelaksana Teknis II b 13.200.000
d Kepala Sub Direktorat/Kabag/Kabid/Kepala Kantor Pelayanan/Kepala Unit Pelaksana Teknis III a 10.800.000
e Kepala Sub bagian/Kepala Seksi/Kepala Kantor peayanan, Penyuluhan, dan Komunikasi Perpajakan IV a 7.200.000
3 Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Fungsional
a Pemeriksa Pajak Ahli
Pemeriksa Pajak Madya 10.400.000
Pemeriksa Pajak Muda 7.600.000
Pemeriksa Pajak Pertama 6.800.000
b Pemeriksa Pajak Terampil :
Pemeriksa Pajak Penyelia 7.200.000
Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan 6.400.000
Pemeriksa Pajak Pelaksana 4.300.000
c Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Penelaah Keberatan 5.600.000
d Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Account Representative 5.600.000

Menanggapi beberapa komentar atas postingan di atas saya perlu menyampaikan beberapa hal berikut:

1. Tabel diatas merupakan perubahan kedua dari Keputusan menteri Keuangan No. 537/PMK.03/2006.
Secara lengkap lampiran tabelnya sbb:


2. Jika ada perubahan ketiga atau seterusnya, penulis sampai saat ini belum menemukan peraturan yang dimaksud (sehingga menurut komentar teman-teman dari DJP dianggap terlalu kecil). Selama ini peraturan yang berkaitan dengan pemberian tunjangan – tunjangan di Kemenkeu/DJP selalu dikeluarkan dengan keputusan menteri (intern) bukan dengan Keppres atau Perpres. Meskipun dana yang digunakan adalah uang rakyat sehingga publik sangat berhak untuk tahu.

3. Berkaitan dengan Imbalan Prestasi Kerja sebesar Rp 1,5 juta/bulan bersumber Irjen Kementerian Keuangan Hekinus Manao yang dimuat di detik.com.  Disitu juga ada gambaran berapa penghasilan resmi GT. Dijelaskan dengan comment Suni bahwa IPK sekitar 3-4 jutaan per 6 bulan. Entah siapa yang benar.

4. Secara pribadi saya tidak mempermasalahkan berapa THP yang dibawa pulang pegawai DJP selama itu legal. Karena faktanya sumber penerimaan negara sebagian besar dari Pajak. Tapi harus diakui ada masalah di sektor perpajakan negeri ini. Tidak usah diceritakan lagi bagaimana Gayus yang begitu fenomenal sepak terjangnya dalam mafia pajak, Bahasyim yang sudah dinyatakan bersalah dengan hukuman 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Selain itu kekayaan Bahasyim sebesar Rp 66 miliar – yang disimpan atas nama istri dan anaknya – disita untuk negara. Atau yang sedang berjalan persidangan mantan atasan Gayus. Kasus yang yang menyita perhatian publik ini menunjukkan bahwa sebenarnya penerimaan pajak bisa lebih dimaksimalkan jika tidak ada permainan. Kasus-kasus mencengangkan yang melibatkan beberapa pegawai DJP membuat skeptis masyarakat terhadap penanganan perpajakan.  DPR yang mempresentasikan suara rakyat sudah membentuk Panja Mafia Pajak dengan tiga tujuan yaitu evaluasi kinerja DJP, pengawasan dan evaluasi kasus pajak yang berpotensi merugikan negara, dan melaksanakan good goverment.
Bahkan ada Hak Angket Pajak yang akan digulirkan para anggota DPR untuk mempertanyakan apakah ada kerugian penerimaan pajak yang diterima selama ini. Tentunya adanya Panja Mafia Pajak maupun hak angket tidak akan muncul begitu saja jika tidak ada penyebabnya.

Sumber :

http://remunerasipns.wordpress.com/2011/02/04/tabel-tunjangan-tambahan-pegawai-dirjen-pajak/

1 Comment

  1. gino
    September 24, 2012

    walah mas-mas… kata temenku… SK ecek-ecek…
    numpahin segantang garem di atlantik

Leave a Reply

*


ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>